Soppeng, 30 Agustus 2022 - Kesehatan jiwa merupakan hal penting yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat prevalensi masalah kesehatan jiwa yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa melalui inovasi yang diberi nama PANDU SIDIK JIWA (Penguatan Pelayanan Terpadu Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa).
Latar belakang dari inovasi ini adalah fakta bahwa satu dari empat orang dewasa di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa dalam hidupnya. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan adanya angka yang mengkhawatirkan terkait gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan demensia. Di Indonesia sendiri, kasus gangguan jiwa terus bertambah dan memiliki dampak negatif terhadap beban negara serta produktivitas manusia dalam jangka panjang.
Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Lebih dari 90% masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut tidak mendapatkannya, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi, UPTD Puskesmas Ganra sebagai pusat layanan kesehatan primer di Kabupaten Soppeng telah melaksanakan PANDU SIDIK JIWA. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan jumlah kasus dan kematian akibat gangguan jiwa melalui deteksi dini, serta memperkuat komitmen dan kerjasama antara puskesmas dengan lintas sektor dan lintas terkait dalam merujuk pasien dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan yang tepat.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam PANDU SIDIK JIWA antara lain:
- Deteksi Dini: Puskesmas Ganra rutin melaksanakan kegiatan deteksi dini gangguan jiwa di empat desa dalam wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dini kasus-kasus gangguan jiwa ringan dan mencegah eskalasi menjadi gangguan jiwa berat.
- Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TPKJM): Puskesmas Ganra telah membentuk TPKJM di tingkat kecamatan. Tim ini bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program kesehatan jiwa dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- Ngopi (Ngobrol Perkara Jiwa): Puskesmas Ganra merencanakan kegiatan Ngopi di setiap desa, yang melibatkan keluarga, lintas sektor, dan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan kepatuhan minum obat dan berobat pasien gangguan jiwa berat (ODGJ).
Sejauh ini, inovasi PANDU SIDIK JIWA telah memberikan hasil yang positif. Beberapa pencapaian yang telah tercapai antara lain:
- Sosialisasi: Telah dilakukan sosialisasi penanganan ODGJ kepada masyarakat pada tanggal 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa.
- Deteksi Dini Rutin: Kegiatan deteksi dini gangguan jiwa telah rutin dilaksanakan di empat desa dalam wilayah kerja Puskesmas Ganra setiap bulan. Hal ini memungkinkan kasus-kasus gangguan jiwa ringan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih awal.
- Grup WhatsApp PANDU SIDIK JIWA: Puskesmas Ganra telah membentuk grup WhatsApp sebagai wadah informasi dan pelaporan pasien gangguan jiwa dari masyarakat. Hal ini mempermudah komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pengelola puskesmas.
Dengan adanya inovasi PANDU SIDIK JIWA, diharapkan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Soppeng dapat ditingkatkan. Pembentukan TPKJM, deteksi dini yang rutin, dan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Ngopi di setiap desa akan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan gangguan jiwa. Melalui kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kasus dan kematian akibat gangguan jiwa dapat dikendalikan dan masyarakat dapat hidup dengan kesehatan jiwa yang optimal.
Referensi:
- Kementerian Kesehatan. (2014). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- World Mental Health Day. (2016). World Mental Health Day 2016: Dignity in Mental Health - Psychological First Aid.
- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Standar Pelayanan Minimal, Permenkes no. 43 tahun 2016.